Sejarah Ketidakstabilan Pendidikan di Turki – Terletak di persimpangan Eropa dan Timur Tengah, Turki telah lama siap untuk merebut kembali status historisnya sebagai kekuatan global yang signifikan. Dengan ekonomi terbesar ke-18 di dunia dan populasi yang relatif muda dan terus bertambah sebanyak 78,7 juta orang (2015, perkiraan Bank Dunia), Indonesia juga merupakan salah satu negara Muslim paling kuat di dunia.
Pada tahun 2009, penulis geopolitik George Friedman meramalkan bahwa itu akan menjadi negara regional yang dominan di Timur Tengah dalam buku terlarisnya “The Next 100 Years”. Namun, konflik domestik dan regional memperlambat realisasi potensi ekonomi dan politik Turki secara penuh, baik dari segi status geopolitiknya, dan kemajuan di sektor domestik utama, termasuk pendidikan.
Ketidakstabilan Domestik: Kudeta dan Perang Saudara
Dalam sejarah modernnya, Turki telah mengalami krisis politik dan kudeta militer. Sebagian besar peristiwa ini berdampak signifikan pada pendidikan. Kudeta militer sekuler yang berhasil pada tahun 1980, misalnya, menyebabkan pembersihan sektor universitas, dan restrukturisasi sistem pendidikan secara luas.
Pada 2016, negara itu kembali mengalami upaya kudeta militer. Dalam kebangkitannya, Presiden Recep Tayyip Erdogan meluncurkan kemunduran luas kebebasan akademik dan lainnya, secara sistematis membersihkan lembaga-lembaga sipil dari lawan dan kritikus politik. Di sektor pendidikan tinggi saja, sekitar 5.000 akademisi, termasuk dekan dan profesor langsung terkena dampak pemecatan massal.
Di tingkat dasar dan menengah, diperkirakan 28.000 guru sekolah negeri kehilangan posisi mereka. Dampak dari peristiwa-peristiwa ini juga berdampak pada hubungan internasional Turki: Parlemen Uni Eropa pada akhir 2016 memberikan suara mendukung penangguhan pembicaraan dengan Turki mengenai keanggotaan Uni Eropa, tujuan yang telah dikejar Turki sejak 2004.
Bahwa Erdogan menargetkan sektor pendidikan bukanlah hal yang mengejutkan: Pendidikan telah lama menjadi medan pertempuran antara faksi sekuler Turki, yang didukung oleh tentara Turki, dan faksi agama konservatif, yang membentuk fondasi dari “Partai Keadilan dan Pembangunan” (AKP) Islam yang berkuasa.
Saat AKP pertama kali naik ke tampuk kekuasaan pada 2002, pendidikan menjadi titik fokus reformasi. Perubahan yang terjadi memiliki konsekuensi positif dan negatif. Di sisi positifnya, perpanjangan pendidikan wajib tahun 2012 dari kelas 8 ke kelas 12 secara signifikan meningkatkan pendaftaran sekolah menengah atas, dan pengeluaran publik untuk pendidikan meningkat secara substansial, seperti halnya pendaftaran pendidikan tinggi: Antara tahun 2002 dan 2013, angka partisipasi kasar tersier melonjak dari 26 persen hingga 79 persen, seperti dilansir Bank Dunia.
Di sisi lain, reformasi juga telah meningkatkan kehadiran di sekolah-sekolah agama, dalam banyak kasus karena pelacakan siswa yang tidak disengaja setelah hanya empat tahun sekolah formal – sebuah tren yang mengkhawatirkan pengamat baik di Turki maupun internasional.
Situasi domestik lainnya juga memiliki implikasi potensial bagi sistem pendidikan Turki. Konflik dengan minoritas Kurdi di Turki tenggara, yang meningkat menjadi perang saudara berselang sejak 1978, misalnya, berpotensi mengarah pada devolusi sistem pendidikan, karena hak untuk mengatur pendidikan secara mandiri adalah salah satu tuntutan nasionalis Kurdi.
Ketidakstabilan Regional: Dampak Konflik Suriah
Gejolak di negara tetangga juga memberi tekanan pada sistem pendidikan Turki. Catatan khusus adalah krisis di Suriah. Diperkirakan 2,85 juta pengungsi Suriah telah membanjiri Turki setelah perang saudara Suriah dan keruntuhan negara itu.
Kementerian Pendidikan Nasional Turki memperkirakan bahwa, pada 2016, sekitar 491.896 anak pengungsi Suriah bersekolah di sekolah dasar dan menengah Turki. Untuk mengakomodasi integrasi mereka, pemerintah Turki saat ini melatih lebih dari 19.000 guru tambahan bekerja sama dengan UNICEF. Ribuan pengungsi Suriah usia perguruan tinggi saat ini terdaftar di institusi pendidikan tinggi Turki. Dengan banyaknya pengungsi yang kemungkinan akan tetap di Turki bahkan setelah perang di Suriah berakhir, keberhasilan atau kegagalan upaya untuk mengintegrasikan mereka akan berdampak signifikan dalam jangka panjang.